Page 10 - 10. Majalah REI Edisi Oktober 2023
P. 10

TOPIK UTAMA






























                 DEWAN REGIONAL PERLU



                  LIBATKAN DUNIA USAHA






           JAKARTA DINILAI AKAN TETAP MEMILIKI MAGNET KUAT SEBAGAI DAYA TARIK BAGI MASYARAKAT DARI SELURUH INDONESIA,
           MESKIPUN SUDAH TIDAK BERSTATUS DAERAH KHUSUS IBUKOTA. KE DEPAN, JAKARTA TETAP PERLU MENYANDANG DAERAH
           OTONOMI DENGAN WEWENANG KHUSUS.

                ersatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) memberikan duku-  Kemudian muncul konsepsi Jabodetabek yang kini diperluas sampai ke
                ngan penuh terhadap rencana dibentuknya Dewan Regional Jabo-  Puncak dan Cianjur.
                detabek-Punjur yang sedang dalam tahap pembahasan di draf   “Di zaman itu sudah pernah dibentuk dewan atau badan pengelola
          PRancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ).   untuk mengkoordinasi pengembangan Jabodetabek. Kantornya di
           Langkah itu akan memperkuat sinergitas pembangunan di Jakarta, Bogor,   Pemprov DKI, tetapi ada unsur Kemendagri, Kementerian PU, dan unsur
           Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur).  dari pemerintah daerah. Tetapi tidak efektif, karena dipimpin setingkat
              Wakil Ketua Umum DPP REI bidang Tata Ruang dan Pengembangan   kasubdit. Padahal butuh kewenangan yang lebih luas terutama soal ke-
           Kawasan, Hari Ganie mengatakan dengan jumlah penduduk lebih dari 30   putusan dan anggaran,” papar Hari Ganie.
           juta jiwa, Jabodetabek telah menjadi kawasan mega urban dan metropo-  Di tahun 2020, guna menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres)
           litan terbesar di dunia. Selain itu, fungsi ekonomi Jabodetabek sangat kuat   No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
           mencakup 70% perputaran ekonomi nasional, pusat jasa dan finansial   Jabodetabek-Punjur, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Per-
           serta pusat kawasan industri terbesar di Asia Tenggara.  tanahan Nasional (ATR/BPN) saat itu, Sofyan A. Djalil membentuk Project
              “Dengan demikian, banyak pengamat asing dan lokal berpendapat   Management Office (PMO) Jabodetabek-Punjur.
           pindahnya ibu kota negara ke Kalimantan Timur tidak akan mengubah   Sesuai perintah peraturan presiden, PMO Jabodetabek-Punjur ini
           posisi strategis Jakarta sebagai kota terbesar di Indonesia sampai kapan-  dikhususkan menangani permasalahan yang kompleks seperti sampah,
           pun,” kata Hari Ganie.                               sanitasi, banjir, ketersediaan air bersih, kemacetan lalu lintas, perbaikan ka-
              Terlebih lagi, saat ini Jakarta sudah sangat menyatu dengan daerah-  wasan kumuh, penertiban bangunan ilegal dan kebutuhan lahan penata-
           daerah lain di sekitarnya yang dikenal dengan istilah Jabodetabek-Punjur.   an pantai utara di kawasan Jabodetabek-Punjur.
              Dijelaskan, gagasan pengembangan kawasan megapolitan Jakarta   PMO Jabodetabek-Punjur berisi perwakilan dari beberapa kemente-
           sudah digagas sejak era Gubernur DKI Ali Sadikin. Saat itu, Bang Ali (de-  rian dan lembaga pemerintah yang dikoordinasi Kementerian ATR/BPN.
           mikian dia akrab dipanggil) berpikir untuk mengembangkan pusat   Koordinatornya setingkat direktur di bawah direktur jenderal tata ruang.
           pertumbuhan baru yang terencana dan lebih luas dari wilayah Jakarta.   Karena itu, kewenangan dan anggarannya juga terbatas.




           10   |  Edisi 202, Oktober 2023  |  RealEstat Indonesia
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15