Page 11 - 10. Majalah REI Edisi Oktober 2023

TOPIK UTAMA

“Kalau saat ini lewat sebuah undang-un-
dang akan dibentuk Dewan Regional Jabo-
detabek-Punjur yang berada langsung di ba-
wah Wakil Presiden RI, kami pikir ini rencana
yang sangat bagus. Nanti wapres diharapkan
dapat mengkoordinir seluruh kementerian dan
pemerintah daerah terkait, termasuk mening-
katkan anggaran pelaksanaanya,” kata Hari Ga-
nie yang juga alumnus Teknik Planologi ITB.
Seperti diketahui, pemerintah sedang
menyusun draf RUU DKJ. Selain mengatur
terkait pemilihan gubernur, pengaturan
kursi DPR dan DPRD, wewenang wali kota,
pengelolaan aset, dan transportasi, RUU ini
HARI GANIE
juga akan mengatur keberlanjutan pemba- WAKIL KETUA UMUM DPP REI YAYAT SUPRIATNA
ngunan infrastruktur di Jakarta. PENGAMAT PERKOTAAN
Salah satu yang masuk dalam draf RUU
DKJ adalah rencana pemerintah membentuk
Dewan Regional Jabodetabek-Punjur yang permukiman, transportasi dan lain-lain. Sementara itu, Pengamat Perkotaan, Yayat
berwenang untuk mengintegrasikan wilayah “Seharusnya ada unsur perwakilan Supriatna menilai peran dan fungsi kelemba-
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Pun- dari dunia usaha di dalam Dewan Regional gaan dari Dewan Regional Jabodetabek-
cak dan Cianjur. Dewan tersebut akan dipimpin Jabodetabek-Punjur. Setidaknya dari Kadin Punjur haruslah jelas. Sejauh mana badan
oleh wakil presiden. Indonesia sebagai induk asosiasi usaha. Nan- tersebut memiliki wewenang yang mampu
tinya Kadin bisa saja menggandeng asosiasi mengefektifkan kinerja antar kelembagaan
Libatkan Dunia Usaha terkait seperti REI, HKI dan lainnya. Artinya, ada di Jabodetabek-Punjur. Misalnya bagaimana
Lebih lanjut, dia mengatakan koordinasi koordinasi dengan dunia usaha,” tegas Hari kerjasama antar daerah, pola kelembagaan,
yang dilakukan Dewan Regional Jabodetabek- Ganie. pembiayaan pembangunan dan tanggung-ja-
Punjur tidak hanya sebatas dengan kemente- Koordinasi dengan dunia usaha penting, wab dari masing-masing daerah.
rian/lembaga dan pemerintah daerah semata, karena pelaku usaha perlu mengetahui ke- “Pendekatan kerjasama fungsional ini
tetapi juga dengan pelaku usaha swasta. mana arah pembangunan di Jabodetabek- sangat rentan jika salah satu dari daerah tidak
Hal itu karena fokus utamanya adalah soal Punjur misalnya bagaimana rencana pengem- mampu menjalankan komitmen yang sudah
konektivitas pembangunan yang berkaitan bangan transit oriented development (TOD) di disepakati. Pertanyaan lain, apakah pola
dengan tata ruang, infrastruktur, pertanahan, Jabodetabek. kerjasama nanti akan memengaruhi tang-
gungjawab dan wewenang dari DPRD di setiap
daerah atau tidak? Karena di daerah ada DPRD
yang bertugas mengawasi pembangunan di-
daerah,” ungkap Yayat.
Namun diakuinya, dalam konteks de-
sentralisasi asimetris kehadiran dewan re-
gional tersebut cukup penting. Menurut
Yayat, Jakarta perlu diberikan keleluasaan
untuk menuntaskan masalah-masalah yang
bersumber dari wilayah disekitarnya. Dengan
kapasitas anggaran dan kedudukan Jakarta
sebagai daerah khusus, maka pola kolaborasi
menjadi kata kunci. Pasalnya, selama ini
aksi integrasi penataan Jabodetabek sering
terkendala masalah administrasi dan otonomi
daerah.
“Pilihlah yang profesional untuk masuk
ke dalam dewan regional tersebut, punya
pengalaman birokrasi yang handal, punya
kemampuan memberikan gagasan dan inovasi
terbaru agar dewan ini berkembang dan mem-
bawa manfaat luas bagi pembangunan kawa-
FOTO-FOTO: ISTIMEWA san regional,” sarannya. (Rinaldi/Teti)

RealEstat Indonesia | Edisi 202, Oktober 2023 | 11