Page 45 - Majalah REI Edisi Desember 2023
P. 45
TATA RUANG
Oleh karena itu, perlu kebijakan rumah
sewa atau dukungan subsidi kepemilikan
rumah. Atau melakukan konsep co-housing,
dan merubah gedung-gedung perkantoran
yang saat ini sepi untuk diubah sebagian
hunian dan perkantoran, dengan komposisi
30:70. Untuk memanfaatkan gedung ko-
song di sepanjang koridor TOD di jalur uta-
ma MRT atau transportasi.
UU Perkotaan
Di kesempatan yang sama, Muhammad
Joni, Wakil Ketua The HUD Institute meminta
pengelolaan kawasan TOD Jabodetabek- HARI GANIE ZULFI SYARIF KOTO
punjur agar melibatkan lintas daerah bah- WAKIL KETUA UMUM DPP REI KETUA UMUM THE HUD INSTITUTE
kan provinsi sehingga diperlukan payung
hukum yang kuat.
Menurutnya, TOD terkait tiga isu utama yang layak dan terjangkau bagi warga kota. harga terjangkau di tengah kota sudah ti-
yakni perkotaan, perumahan, dan transpor- Sementara itu, Fitrah Nur, Direktur dak mungkin karena komponen harga ta-
tasi yang berdimensi pada kepentingan Rumah Umum dan Komersil Direktorat nah mahal,” paparnya.
publik. Sedangkan regulasi yang ada seperti Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Secara spesifik, lanjutnya, penguatan
aturan Gubernur DKI Jakarta, Kementerian di kegiatan working session yang diseleng- kebijakan pada sisi supply harus didukung
ATR/BPN dan Kementerian Perhubungan garakan oleh The HUD Institute dan Direk- oleh koordinasi kementerian/lembaga, pe-
masih pada muatan aturan kebijakan (be- torat Rumah Umum dan Komersil itu me- merintah daerah, perbankan dan asosiasi
leids regel). ngatakan bahwa pemerintah secara serius pelaku pembangunan. Sedangkan pelaku
“Solusi untuk menjawab beban perko- menjawab tantangan urbanisasi di Jakarta. pembangunan berperan besar dalam
taan itu maka penting dan strategis serta Salah satunya dengan membangun memenuhi kebutuhkan peningkatan de-
prioritas diusulkan UU Pembangunan Per- TOD untuk mengatasi masalah urbanisasi mand perumahan, yang pada akhirnya ber-
kotaan dan Perumahan. Dalam UU itu, ma- di perkotaan terutama untuk masyarakat dampak positif pada pertumbuhan ekono-
suk materi pengaturan pengembangan berpenghasilan rendah (MBR) dan kalangan mi nasional.
TOD dengan asas konektivitas dan aksesi- menengah. Pemerintah berharap dengan Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indo-
bilitas yang disiapkan dengan metode TOD akan membuat masyarakat lebih nya- nesia (REI), Hari Ganie berpendapat idealnya
omnibus yang harmoni dan efektif,” sebut man tinggal di daerah perkotaan. kawasan TOD memang tidak hanya sebatas
pengacara tersebut. ”Tugas pemerintah sebagai regulator lahan di inti stasiun, tetapi juga menyangkut
Joni mengatakan, pembangunan mendorong daya beli masyarakat yang be- kawasan di sekitarnya dengan radius ter-
TOD bisa menjadi jurus mengatasi solusi lum punya rumah untuk memiliki aparte- tentu. Oleh karena itu, pengembangan
perkotaan, perumahan dan transportasi. men yang aman, nyaman dan terjangkau. properti dengan basis TOD perlu penguatan
Tentunya, dengan menjadikan kota publik Jika menginginkan rumah tapak dengan dari sisi konsep, aturan zonasi dan regulasi
pengaturan tata ruangnya. Misalnya aturan
mengenai pemanfaatan ruang di atas dan di
bawah tanah, dimana kemungkinan semua
daerah di Bodetabek belum memilikinya.
Dia menegaskan, TOD tidak hanya me-
nyangkut persoalan transportasi, tetapi
juga terkait dengan urban development.
Diantaranya masalah perizinan, pembebas-
an dan kepemilikan tanah, analisa dampak
lingkungan dan lain-lain. Hal-hal ini penting
sebelum pemerintah menetapkan konsep
TOD. Semua masalah tersebut, kata Hari
Ganie, butuh koordinasi yang baik.
“REI setuju bahwa di kawasan TOD perlu
didorong lebih banyak pembangunan hu-
nian dengan harga terjangkau,” pungkas-
FOTO-FOTO: ISTIMEWA nya. (Rinaldi)
RealEstat Indonesia | Edisi 204, Desember 2023 | 45
