Page 42 - Majalah REI Edisi September 2023

GAGASAN

REGULASI PERTANAHAN DI IKN JADI

PAKET ISTIMEWA UNTUK INVESTOR?

OLEH : DZAKY WANANDA MUMTAZ KAMIL, SH *)

residen RI Joko Widodo dalam perhelatan Otorita IKN memiliki hak istimewa karena
Munas REI XVII pada hari Rabu tanggal 9 mendapatkan hak untuk diutamakan dalam
Agustus 2023 mengungkapkan proyek pembelian tanah di areal IKN. Dan setiap penga-
PIKN Nusantara merupakan proyek terbe- lihan hak atas tanah di Ibu Kota Nusantara wajib
sar di dunia saat ini. Beliau mengharapkan agar mendapatkan persetujuan Kepala Otorita Ibu
REI terus memperkuat kolaborasi dengan peme- Kota Nusantara. Hak yang dimiliki oleh Otorita
rintah dan membantu rakyat kecil untuk memiliki IKN ini merupakan langkah antisipatif agar tidak
hunian yang sehat dan layak. terjadi peralihan penguasaan lahan di wilayah IKN
Harapan Presiden RI ini menjadi tantangan oleh para spekulan yang merupakan aksi ambil
bagi pelaku usaha properti untuk terus berkontri- untung (profit taking) yang pada akhirnya menim-
busi bagi pembangunan negara RI tidak terkecuali bulkan kendala dalam pembebasan lahan.
pembangunan IKN Nusantara. Perolehan tanah oleh Otorita IKN dan/atau
Regulasi pertanahan di Ibu Kota Nusantara kementerian/lembaga di IKN dilakukan melalui
(IKN) menjadi paket istimewa yang memberikan mekanisme pelepasan kawasan hutan dan me-
angin segar bagi para investor. Sampai sejauh ma- kanisme pengadaan tanah. Pengadaan tanah
na paket istimewa ini menarik bagi para investor? dilakukan dengan mekanisme pengadaan ta-
nah yang berlaku bagi pembangunan untuk
Perolehan Tanah kepentingan umum atau pengadaan tanah se-
Paket istimewa hak atas tanah IKN dapat cara langsung. Tanah untuk pembangunan ke-
diperhatikan dalam ketentuan Undang-undang pentingan umum di IKN merupakan salah satu je-
Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara nis dalam pengadaan tanah bagi pembangunan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023 untuk kepentingan umum.
tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemu- Mekanisme pengadaan tanah dilakukan de-
dahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal ngan memperhatikan hak atas tanah masyarakat
bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara yang dan hak atas tanah masyarakat adat.
berlaku pada 6 Maret 2023. Dalam hal pengadaan tanah dilakukan deng-
Bahkan saat ini UU IKN direvisi lagi dan sudah an mekanisme pengadaan tanah bagi pemba-
masuk ke DPR RI. Ada keinginan pemerintah un- ngunan untuk kepentingan umum, tahapan per-
tuk memberikan paket lebih istimewa kepada siapan dilaksanakan oleh Otorita IKN. Penetapan
investor agar segera take action merealisasikan lokasi pengadaan tanah di IKN diterbitkan oleh
investasinya di IKN. Kepala Otorita IKN.
Kewenangan Otorita IKN
Otorita IKN diberi hak pakai dan/atau hak
pengelolaan (HPL) atas tanah. Hak pakai merupa-
kan barang milik negara yang terkait dengan
penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan HPL
yang dimiliki Otorita IKN merupakan aset dalam
penguasaan yang tidak terikat dengan penye-
lenggaraan pemerintahan.
HPL yang dimiliki Otorita IKN adalah hak
menguasai dari negara yang kewenangan pe-
laksanaannya sebagian dilimpahkan kepada diri-
nya selaku pemegang hak. Selaku pemegang HPL,
Otorita IKN berhak untuk melakukan pengaloka-
sian, penggunaan, pemanfaatan, pengalihan
dan/atau pelepasan dan penghapusan aset atas
bagian tanah HPL.

42 | Edisi 201, September 2023 | RealEstat Indonesia