Page 17 - Majalah REI Edisi Desember 2023

TOPIK KHUSUS | | |

TO
TO

U
S
S
U
U
S
S
H
K K
U
H
K K
P
P
I
I
“Ketika jumlah penduduk
sudah mencapai 304
juta jiwa, berapa besar
angka backlog kita dan
berapa banyak rakyat
Indonesia yang tidak
punya rumah?
Ini renungan saja buat
kita semua terutama
pemerintahan
mendatang.”
FOTO-FOTO: ISTIMEWA
Setidaknya sektor perumahan beririsan pusat maupun daerah. REI berpendapat Menurut Joko Suranto, saat ini data sek-
erat dengan sekitar 5-6 kementerian yakni RPJMN seharusnya mengikat kebijakan pe- tor perumahan secara detail sudah masuk
Kementerian PUPR, Kementerian ATR/ jabat sehingga menjamin keberlanjutan ke- ke dalam Sireng dan Sikumbang. Namun
BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian bijakan pemerintah. data itu belum menyeluruh karena hanya
Perhubungan, Kementerian KLHK dan Ke- “RPJMN dan aturan turunannya seperti berisi data terkait perumahan bersubsidi,
mendagri. Renstra, RPJMD dan lain-lain sebagai mas- sedangkan untuk perumahan menengah
“Faktor lain adalah anggaran terbatas terplan yang menjadi acuan pimpinan lem- belum ada. Padahal pemenuhan kebutuhan
yang menunjukkan sektor perumahan be- baga pusat dan daerah,” ungkap Ignesjz. riil sektor perumahan membutuhkan data
lum terkelola dan terakomodir secara baik, yang jelas dan akurat. Tidak hanya data back-
serta belum menjadi program prioritas,” kata Big Data log perumahan saja, tetapi juga data realisasi
Joko. Lambatnya penyelesaian angka back- pembangunan di semua segmen pasar.
Kepala Badan Kajian Strategis DPP REI, log perumahan, di sisi lain dipengaruhi pula “Kita butuh big data perumahan nasio-
Ignesjz Kemalawarta mengakui bahwa si- oleh tidak adanya data statistik yang akurat nal sebagai acuan yang akurat, sehingga
nergi antar lembaga kementerian negara se- dan tepercaya sebagai pendukung program target dan pembangunan bisa lebih terarah.
lama ini belum optimal. Kondisi itu menye- perumahan dalam jangka menengah dan Kami dari REI juga sedang menyiapkan
babkan lemahnya penangganan berbagai jangka panjang. database pembangunan perumahan yang
kendala di sektor perumahan. menghimpun data dari berbagai sumber
Antara lain dia menyoroti perumahan seperti Sireng, Sikumbang, notaris, perban-
yang tidak menjadi subsektor PUPR sesuai kan, BP Tapera, serta data dari DPD REI se-
PP No. 5 tahun 2021tentang Perizinan Beru- Indonesia,” pungkasnya. (Rinaldi)
saha Berbasis Resiko. Sehingga tidak dikenal
KBLI 68111 Real Estate dalam perizinan
berusaha. Klasifikasi Baku Lapangan Usa-
ha Indonesia atau KBLI menjadi dasar bagi
pemerintah dalam pemberian izin beru-
saha berbasis risiko sebagai turunan dan
amanat dari UU Cipta Kerja.
“Perumahan justru tidak menjadi subjek
PUPR. Tetapi yang lain seperti pembangunan
jalan, bendungan, dan konstruksi ada,” ujar-
nya.
Di samping itu, keberlanjutan program
antar periode pejabat juga menjadi peng-
hambat capaian sektor perumahan. Kecen-
derungan kebijakan yang berubah setelah
periode pejabat berakhir menganggu
kontiniuitas program perumahan, baik di

RealEstat Indonesia | Edisi 204, Desember 2023 | 17