Page 10 - Majalah REI Edisi Februari 2023

TOPIK UTAMA

JOKOWI RESAH

PERIZINAN BANGUNAN DAN

TATA RUANG MASIH SULIT

DI RAKORNAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN KEPALA DAERAH (FORKOMPIMDA) DI SENTUL BOGOR, JAWA BARAT, 17 JANUARI 2023 LALU,
PRESIDEN JOKO WIDODO (JOKOWI) TIBA-TIBA SAJA MEMBERI PERINGATAN KERAS SOAL MASIH TERJADINYA HAMBATAN PERIZINAN PROPERTI
TERMASUK PERUMAHAN DI DAERAH TERKAIT IZIN BANGUNAN DAN TATA RUANG.

i hadapan para kepala daerah dan pimpinan TNI-Polri, Jokowi IMB, meski pada praktiknya sulit berjalan karena berbagai kendala di dae-
menegaskan bahwa dirinya merasa heran dengan perizinan rah terutama masalah administrasi dan regulasi.
di Indonesia yang masih ruwet dan panjang. Padahal, investasi Presiden Jokowi menekankan bahwa penyelesaian izin yang cepat
Dpenting sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi lebih penting daripada pergantian nama. Untuk itu, penyelesaian masalah
nasional pada tahun 2023. Oleh karena itu, kepala negara meminta seluruh PBG ini harus cepat dilakukan.
kepala daerah untuk memberikan perhatian lebih terhadap investasi. “Namanya sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita itu. Nama itu
“Masalah investasi ini harus menjadi perhatian kita semua. Jangan lagi dua kata cukuplah. Izin Gedung, begitu saja sudah. Yang paling penting
yang namanya izin masih berbulan-bulan” tegas Jokowi. bukan namanya, tetapi penyelesaian (izin) yang harus cepat, begitu lho,”
Presiden bahkan menyinggung dua persoalan yang bertautan ucap Presiden.
dengan perizinan properti di daerah. Penegasan ini seakan menjawab Sementara mengenai KKPR, menurut presiden, hampir separuh
keresahan pengembang properti sejak dua tahun terakhir. Dua masalah daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR-nya. “Di sini ada Ketua
besar itu adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Kesesuaian DPRD, saya minta agar dengan pemerintah daerah diselesaikan segera
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). urusan ini,” tutur Presiden Jokowi.
PBG resmi menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sejak 31 Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Juli 2021 yang ditandai dengan peluncuran Sistem Informasi Manajemen (ATR/BPN) mengakui masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan
Bangunan Gedung (SIMBG) versi baru oleh Kementerian Pekerjaan Umum KKPR. Diantaranya transformasi dari manual ke digital, karena KKPR
dan Perumahan Rakyat (PUPR). Layanan berbasis web ini dimaksudkan terintegasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) yang mengacu
untuk memudahkan masyarakat memperoleh izin PBG sebagai pengganti pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

10 | Edisi 194, F ebruari 2023 | Real Estat Indonesia
10 | Edisi 194, Februari 2023 | RealEstat Indonesia