Page 11 - Majalah REI Edisi Februari 2023

TOPIK UTAMA

Persoalannya, dari target 2.000 RDTR
hingga 2024, saat ini yang sudah selesai
hanya sekitar 247 RDTR. Artinya, baru sekitar
10% daerah yang sudah memiliki RDTR dan “Saya minta
mayoritas yang lainnya belum, sehingga KKPR gubernur,
tidak bisa diterbitkan.
Seperti diketahui, baik PBG maupun KKPR bupati, wali
adalah perintah dari aturan turunan Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kota dan DPRD
Kerja atau UUCK. “Saya minta gubernur, bupati, untuk segera
wali kota dan DPRD untuk segera selesaikan
kedua masalah ini. Jangan lagi ditunda-tunda,” selesaikan
instruksi Jokowi. kedua masalah
Menurut data Majalah RealEstat Indonesia,
keresahan terhadap rumitnya perizinan properti ini. Jangan lagi
bukan kali ini saja diungkapkan Presiden Jokowi.
Saat memberi sambutan pada pembukaan ditunda-tunda.”
Indonesia Property Expo (IPEX) 2017 di Jakarta
Convention Center (JCC) Jakarta, Jokowi juga Joko Widodo
mewanti-wanti pemerintah provinsi/kabupaten Presiden RI
dan kota untuk memudahkan perizinan bagi
pengembang terutama yang ingin memba-
ngun rumah subsidi
“Masalah utama dalam pembangunan untuk membeli rumah bersubsidi sangat besar, Namun sayang, apa yang pemerintah lakukan
perumahan adalah perizinan. Izin perumahan sehingga harus dikejar dengan kecepatan selama ini dalam penyediaan perumahan masih
kalau sampai berbulan-bulan saya kira itu sudah pembangunan perumahan. Tanpa kecepatan jauh dari harapan. Begitu banyak masalah klasik
kuno,” ujarnya. perizinan, tentu mustahil kecepatan pemba- yang terus muncul terutama menyangkut per-
Dikatakan, kemudahan perizinan merupa- ngunan rumah bisa dicapai. izinan seperti PBG.
kan salah satu bentuk pelayanan pemerintah “Kadang saya heran, kok sektor perumahan
terhadap investor. Kehadiran para investor Masalah Klasik ini terus diselimuti masalah-masalah yang terus
sangat berdampak pada pertumbuhan ekono- Pengamat Properti, Anton Sitorus menekan- berulang terutama dalam hal perizinan. Hanya
mi Indonesia. kan bahwa masalah perumahan adalah hal namanya saja yang berubah, tetapi esensinya
Menurut Jokowi, saat ini minat masyarakat fundamental dan kebutuhan asasi manusia. tetap sama. Istilahnya ini soal klasik, namun
dalam versi terbaru. Jangan-jangan hambatan
ini mungkin memang sengaja dibuat untuk
mempersulit saja,” ungkap Anton.
Menurutnya, terbitnya aturan seperti PBG,
KKPR dan LSD (Lahan Sawah Dilindungi) terjadi
akibat pemerintah tidak memiliki sumber daya
manusia (SDM) yang mengerti tentang sektor
perumahan dan properti secara baik. Akibatnya,
kebijakan yang dikeluarkan tidak tepat dan ke-
rap berubah-ubah.
Padahal, kata Anton, program penyediaan
perumahan di Indonesia seharusnya dilakukan
secara serius, ambisius dan terencana.
Hal senada diungkapkan Pengamat pro-
perti Panangian Simanungkalit. Menurutnya,
perizinan masih menjadi hambatan utama
dalam pembangunan properti terutama peru-
mahan. Perizinan adalah masalah klasik yang
meresahkan pelaku usaha, sehingga harus se-
gera dicarikan solusinya.
“Sektor properti itu punya andil besar ter-
hadap pertumbuhan ekonomi, tetapi kerap
diabaikan. Padahal, berbagai kemudahan perizi-
nan yang diberikan kepada sektor ini mampu
menggerakkan sektor riil diantaranya 174 indus-
FOTO-FOTO: ISTIMEWA tri terkait,” tegasnya. (Rinaldi)

11
RealEstat Indonesia | Edisi 194, Februari 2023 | 11
|

|

Indonesia

ebruari 2023

Edisi 194,
F
Estat
Real