Page 13 - Majalah REI Edisi Februari 2023

TOPIK UTAMA

Butuh Dukungan
Lebih lanjut, dia mengakui, masalah perizi-
nan masih mendominasi persoalan yang dike- “Presiden Jokowi
luhkan para anggota REI se-Indonesia. Terlebih bahkan berpesan
pasca pembelakuan UUCK yang memerintahkan
sistem aplikasi tunggal secara online atau OSS, supaya Helpdesk
hampir semua perizinan mengalami stagnan Perizinan REI
karena berbagai faktor terutama ketidaksiapan langsung bekerja,
pemerintah daerah dan regulasi pendukung. dan meminta REI
Akibatnya, iklim investasi usaha di Tanah Air
menjadi terganggu. intens berkoordinasi
“Padahal, perizinan menyangkut hajat hidup dan bekerjasama
dunia usaha termasuk di bisnis properti,” ujar dengan pemerintah
pengusaha properti asal Jawa Timur tersebut. dalam menuntaskan
Dia memberi contoh mengenai penerbitan
rencana detail tata ruang (RDTR) yang terinte- kendala perizinan di
grasi dengan sistem OSS. Dari target 2.000 RDTR, daerah-daerah.”
realisasinya baru sekitar 10%. Hal itu membu-
tuhkan perhatian dari pemerintah daerah karena Paulus Totok Lusida
RDTR berkaitan dengan kepastian perizinan Ketua Umum REI
KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
sebagai acuan pemanfaatan ruang. “Kami melihat Presiden Jokowi memiliki nya. Dia mengakui, tanggung jawab Helpdesk
Di daerah yang sudah memiliki RDTR dan niat dan tujuan baik dengan UUCK ini untuk Perizinan REI nantinya tidaklah mudah. Tetapi
sudah terintegrasi dengan OSS, maka pener- memudahkan investasi. Tetapi kok enggak bisa di dalam setiap kesulitan, selalu akan ada kemu-
bitan KKPR yang dikenal dengan Konfirmasi jalan? Di sinilah butuh dukungan nyata dari kita dahan.
KKPR, akan diterbitkan dalam waktu satu hari semua termasuk dunia usaha,” tegas Totok. “Tujuan kami baik, sehingga dengan duku-
kerja karena penilaian dilakukan oleh sistem. Wakil Ketua Umum DPP Realestat Indonesia ngan semua pihak terutama pemerintah pusat
Sementara untuk daerah yang belum memiliki (REI) Koordinator bidang Regulasi dan Investasi, dan pemerintah daerah, REI yakin berbagai
RDTR, penerbitan Konfirmasi KKPR butuh waktu M Turino Junaedy menyebutkan izin merupakan hambatan perizinan dapat diselesaikan,” kata
sekitar 20 hari. bahan baku atau darah dalam cashflow peng- Junaedy.
REI berharap Kementerian Dalam Negeri embang perumahan. Karena itu, perizinan me- Selain memberikan bantuan teknis aplikasi
(Kemendagri) dapat membantu mendorong rupakan syarat utama dalam investasi. perizinan berusaha yang berbasis OSS-RBA dan
dan mempercepat selesainya RDTR di setiap “Terhentinya pelayanan perizinan publik memperkuat koordinasi dengan kementerian/
daerah sehingga tidak hanya mempersingkat seperti PBG dan KKPR akan menciptakan ke- lembaga negara terkait, ke depannya Helpdesk
waktu perizinan tetapi meminimalisir tindakan tidakpastian berusaha yang merugikan pela- Perizinan REI ini juga siap memberikan pelatihan
perubahan peruntukkan tata ruang secara sem- ku usaha. Harus dipastikan bahwa pelayanan dan bimbingan teknis kepada pengembang.
barangan. perizinan tidak vakum, apalagi terhenti,” tegas- (Rinaldi)

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

RealEstat Indonesia | Edisi 194, Februari 2023 | 13
13

|
|

Indonesia

ebruari 2023

Edisi 194,
F

Real

Estat