Page 42 - Majalah REI Edisi Februari 2023

PEMBIAYAAN

INI FOKUS KERJA DITJEN PERUMAHAN DI 2023

DI TAHUN 2023, ANGGARAN UNTUK PROGRAM PERUMAHAN YANG AKAN DIKELOLA DIREKTORAT JENDERAL (DITJEN) PERUMAHAN
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) MENCAPAI RP6,98 TRILIUN. ANGGARAN TERSEBUT AKAN DIGUNAKAN
UNTUK MELAKSANAKAN SEJUMLAH PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN.

nggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung Adapun untuk dukungan teknis lainnya senilai Rp0,21 triliun akan
program pembangunan di sektor perumahan antara lain digunakan untuk rencana dan pengendalian kebijakan pada satuan
rumah susun, rumah khusus, bantuan rumah swadaya serta kerja di pusat dan daerah. Selain itu ada dukungan manajemen senilai
“Abantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU),” ujar Menteri Rp0,30 triliun untuk gaji dan tunjangan operasional serta pemeliharaan
PUPR Basuki Hadimuljono saat memberikan penjelasan secara hybrid kantor.
kepada Komisi V DPR, Selasa 17 Januari 2023. Sementara itu, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR,
Lebih lanjut, dia menambahkan, beberapa program perumahan Iwan Suprijanto mengatakan pihaknya di tahun 2023 telah menetapkan
yang akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan pada tahun setidaknya ada delapan isu strategis bidang perumahan yang akan dilak-
2023 antara lain pembangunan rumah susun sebanyak 5.379 unit senilai sanakan. Hal tersebut dilakukan guna mendorong penyediaan hunian
Rp2 triliun dan pembangunan rumah khusus 3.362 unit senilai Rp0,89 layak bagi masyarakat sekaligus mengurangi kekurangan kebutuhan
triliun. atau backlog perumahan di Indonesia.
Direktorat Jenderal Perumahan, imbuhnya, juga akan melanjutkan “Ada delapan isu strategis bidang perumahan yang menjadi fokus
program pro rakyat melalui upaya peningkatan kualitas rumah masyara- Ditjen Perumahan Kementerian PUPR pada tahun ini,” ujar Iwan saat
kat lewat penyaluran bantuan rumah swadaya Rp3,19 triliun untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI secara hybrid,
meningkatkan kualitas rumah tidak layak sebanyak 145.000 unit yang Rabu (25/1/2023).
tersebar di seluruh wilayah Indonesia melalui skema Program Bantuan Rapat tersebut membahas Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun 2022
Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) termasuk untuk mendukung dan Program Kerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perumahan.
Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) minimal 20 persen sesuai dengan Iwan menerangkan, sejumlah isu strategis bidang perumahan yang
Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang PKE menggunakan data BKKBN. membutuhkan perhatian khusus diantaranya, pertama dukungan terha-
Sedangkan untuk membantu perumahan umum dan komersial dap pelaksanaan kegiatan tematik dan direktif nasional tahun 2023.
khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah agar lebih berkua- Kedua, kegiatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi
litas dan layak huni, Kementerian PUPR akan menyalurkan bantuan (OPOR) terutama pemeliharaan dan rehabilitasi khusus untuk aset yang
pembangunan PSU senilai Rp0,38 triliun untuk 27.825 unit di 34 provinsi, belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah dan kementerian/
tiga lokasi PSU jalan akses perumahan dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh lembaga terkait. Ketiga adalah Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE)
Modular Tahan Gempa. dan Stunting.

42 | Edisi 194, Februari 2023 | RealEstat Indonesia