Page 37 - Majalah REI Edisi Februari 2023
P. 37
TATA RUANG
GABRIEL TRIWIBAWA
DIREKTUR JENDERAL TATA RUANG
KEMENTERIAN ATR/BPN
FOTO-FOTO: ISTIMEWA
Ke depannya, Gabriel Triwibawa mengha- daerah enggan mengalokasikan anggaran un-
rapkan adanya debottlenecking pemenuhan tuk program RDTR. “Sejalan dengan
dokumen persetujuan substansi, penjaminan Sementara itu, Direktur Bina Perencanaan diluncurkannya Aksi
mutu dokumen persetujuan substansi sesuai Tata Ruang Daerah Wilayah I Ditjen Tata Ruang
ketentuan perundang-undangan, pening- Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati Pemberantasan
katan komitmen pemerintah daerah dalam menggarisbawahi bahwa ada dua hal yang
penyelesaian RDTR, serta pengawalan pelak- perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam Korupsi Tahun 2023-
sanaan kegiatan Prioritas Nasional sesuai ama- penyusunan RDTR. 2024, Kementerian
nat RPJMN dan Renstra Kementerian ATR/BPN Pertama, jangan sampai terdapat peru-
Tahun 2020-2024. bahan dari draft persetujuan substansi yang ATR/BPN bersama
dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN de- Stranas PK telah
Tuntaskan Hambatan ngan Perkada yang ditetapkan oleh pemerin-
Menurutnya, setidaknya ada tiga hal peng- tah daerah. menjadikan
hambat program RDTR di banyak wilayah. “Dalam draft persetujuan substansi, kami
Pertama, aspek teknis yaitu ketersediaan sudah menyesuaikan nonmeklaturnya sesuai percepatan
peta dasar di setiap masing masing wilayah. dengan standar OSS. Ketika ada perubahan penyusunan dan
Dimana banyak desa di daerah yang belum antara persub dengan perkada-nya, maka
memiliki peta dasar. Selain itu, kurangnya data-datanya tidak akan match sehingga tidak penetapan Rencana
kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) di be- bisa terintegrasi dengan OSS” tegasnya.
berapa provinsi juga menjadi hambatan. Kedua, jika Perkada RDTR terbit lebih Tata Ruang (RTR)
Kedua, aspek sumber daya baik itu sum- dahulu sebelum revisi Perda RTRW Kabupaten provinsi maupun
ber daya manusia (SDM) maupun sumber ditetapkan, maka harus ada klausul di dalam
daya anggaran. “Terkait peningkatan SDM, Ke- rancangan RTRW Kabupaten bahwa RDTR ini kabupaten/kota
menterian ATR/BPN sudah bersinergi dengan tetap berlaku. Kalau tidak dimunculkan klausul
kementerian/lembaga lain seperti Kemendagri tersebut, jelas Reny, maka otomatis RDTR-nya sebagai salah satu
dan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) tercabut. rencana aksi.”
untuk memberi pelatihan terkait penyusunan Dia berpesan agar rencana tata ruang
RDTR dan perencanaan wilayah. Ada sekitar yang telah disusun menjadi rencana tata ruang
1.800 ahli rencana yang dilibatkan,” jelas Ga- berkualitas, termasuk mengakomodir muatan-
briel. muatan strategis seperti Ruang Terbuka Hijau
Ketiga, aspek komitmen dari pemerintah (RTH) dan mitigasi bencana. Kemudian, setelah
daerah. Disebutkan, banyak pemerintah Perkada RDTR ditetapkan, pemerintah daerah
daerah yang tidak melaksanakan program diminta segera mengintegrasikan RDTR ke
RDTR lantaran kebijakan ini kurang populer di sistem OSS. (Rinaldi)
kalangan masyarakat. Akibatnya, pemerintah
RealEstat Indonesia | Edisi 194, Februari 2023 | 37
