Page 36 - Majalah REI Edisi Februari 2023
P. 36

TATA RUANG

                     MENGEJAR TARGET BERAT



                                PENERBITAN RDTR





          KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) MELALUI DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG TERUS
          MENGENCARKAN PERCEPATAN PENETAPAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN MENGINTEGRASIKANNYA KE SISTEM ONLINE SINGLE
          SUBMISSION (OSS). BERBAGAI FAKTOR YANG MASIH MENJADI HAMBATAN JUGA SEGERA DITUNTASKAN.

                irektur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Gabriel Triwi-  sebagai amanat Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/
                bawa mengatakan pihaknya terus menggalakkan percepatan   Kota yang ada. Namun diakuinya, saat ini realisasinya masih jauh dari
                RDTR dan mengintegrasikan RDTR ke OSS sehingga penerbitan   target yakni baru sekitar 247 RDTR.
         Dkonfirmasi KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) da-  Untuk mengejar target yang besar tersebut, Direktorat Jenderal Tata
          pat terbit cepat yakni dalam waktu satu hari kerja.  Ruang menggunakan mekanisme percepatan penyusunan 500 RDTR
             “Kami berharap para pelaku usaha bisa mendapatkan kemudahan   yang berada di titik-titik strategis pertumbuhan investasi. Saat ini, sedang
          perizinan berusaha sehingga dapat mendongkrak iklim investasi dan   diselesaikan pemberian Persub di 176 lokasi RDTR. Menurut Gabriel,
          perekonomian Indonesia,” tegasnya, baru-baru ini.    percepatan dibutuhkan mengingat salah satu mesin pertumbuhan eko-
             Gabriel menegaskan komitmennya dalam ketepatan waktu pener-  nomi adalah investasi.
          bitan persetujuan substansi (Persub). Dikatakannya, waktu penerbitan   Direktorat Jenderal Tata Ruang juga telah melakukan berbagai tero-
          Persub sudah tegas diatur dalam undang-undang. Karena itu, dia   bosan termasuk menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
          meminta kepala daerah menegur Direktorat Jenderal Tata Ruang jika   “Sejalan dengan diluncurkannya Aksi Pemberantasan Korupsi Tahun
          dalam prosesnya terjadi keterlambatan dalam penerbitan Persub. Ke-  2023-2024, Kementerian ATR/BPN bersama Stranas PK telah menjadikan
          cepatan dan juga ketepatan RDTR penting untuk mendukung kemuda-  percepatan penyusunan dan penetapan Rencana  Tata Ruang (RTR)
          han izin berusaha.                                   provinsi maupun kabupaten/kota sebagai salah satu rencana aksi,” te-
             “RDTR yang telah menjadi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) akan   gasnya.
          segera kita integrasikan ke dalam sistem OSS karena akan menjadi acuan   Gabriel menyampaikan bahwa Kementerian ATR/BPN mengharap-
          dalam pemberian perizinan berusaha melalui penerbitan KKPR,” jelasnya.  kan komitmen pemerintah daerah dan stakeholder  lainnya dalam
             Gabriel menyebutkan target besar dimiliki oleh Direktorat Jenderal   mendukung penyediaan RDTR. Komitmen itu penting karena RDTR
          Tata Ruang berupa penyelesaian 2.000 RDTR untuk mendukung Rencana   bersifat intangible investment yang memiliki dampak tidak langsung dan
          Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 juga   jangka panjang.




































          36      |    Edisi 194, F ebruari 2023   |   RealEstat
          36   |  Edisi 194, Februari 2023  |  RealEstat IndonesiaIndonesia
   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41