Page 35 - Majalah REI Edisi Februari 2023
P. 35
RUMAH RAKYAT
bahkan organisasi masyarakat lain dalam pe-
nyelenggaraan perumahan rakyat juga telah
terwujud dan berlangsung baik,” ujarnya.
Meski berbagai kemajuan penyelenggara-
an perumahan rakyat dan pembangunan
perkotaan di Indonesia telah dicapai, namun
beberapa isu masih dipandang krusial dan
perlu mendapat perhatian serius. Diantara-
nya, kata Zulfi, adalah penyediaan tanah, pe-
nyediaan sumber pembiayaan dan pendanaan
kreatif, serta tata kelola kolaboratif khususnya
untuk perumahan masyarakat berpendapatan
rendah di perkotaan.
Lebih lanjut dia mengatakan, penyeleng-
garaan perumahan rakyat dan pembangunan
perkotaan di Indonesia dalam beberapa waktu
ke depan akan memasuki momentum penting
dengan berlangsungnya pemilihan umum dan
pemilihan kepala daerah secara bersamaan
pada tahun 2024. Karena itu, penyusunan do-
kumen perencanaan jangka menengah dan
jangka panjang nasional maupun daerah akan
Iwan menerangkan, ada sejumlah isu uta- Isu Krusial berlangsung secara bersamaan.
ma yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini Sementara itu, Ketua Umum The HUD Insti- “Ini momentum baik, sehingga upaya
di sektor perumahan. Pertama, jumlah rumah tute Zulfi Syarif Koto menambahkan bahwa peningkatan kinerja pembangunan perumah-
tangga yang menempati rumah layak huni lembaga pengkajian ini tidak saja sekedar saksi an rakyat dan perkotaan dapat lebih terpadu
masih sekitar 50 sampai 60 persen. Pemerintah sejarah, tetapi juga turut berkontribusi aktif dan berkelanjutan,” tegas Zulfi.
menargetkan pada 2024 jumlahnya bisa men- bagi pelaksanaan Rencana Pembangunan Dia juga menegaskan bahwa penyeleng-
capai 70 persen. Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, garaan perumahan rakyat dan pembangunan
Diakuinya, tugas ini tidak mudah karena maupun penyusunan dan pelaksanaan perkotaan sewajarnya menjadi tanggungjawab
pertumbuhan rumah tangga baru di Indonesia Rencana Pembangunan Jangka Menengah bersama seluruh pemangku kepentingan.
mencapai 3,2 juta dan adanya pengaruh Nasional (RPJMN) 2010-2014, 2015-2019, 2020- Beban penyelenggaraan perumahan rakyat
kondisi perekonomian Indonesia. Untuk itu, 2024, khususnya terkait penyelenggaraan pe- dan pembangunan perkotaan tidak hanya
diperlukan kolaborasi beberapa program lintas rumahan rakyat. menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, te-
sektor. “Kemitraan dengan berbagai organisasi tapi juga pemerintah daerah dan pemangku
“Perlu ada kreativitas pembiayaan dan profesi, pengembang swasta, perguruan tinggi kepentingan non-pemerintah. (Rinaldi)
pendanaan alternatif untuk perumahan. Se-
hingga ke depan, pemerintah daerah tidak
harus menggantungkan pembangunan peru-
mahan dari APBN,” ujar Iwan.
Tema yang diangkat pada HUT The HUD
Institute ke-12 adalah “Simpul Kolaborasi
Untuk Hunian Madani, Layak dan Terjangkau”.
Selain acara tasyakuran, juga dilakukan zia-
rah ke Makam Pahlawan Kalibata untuk
mendoakan para tokoh pendiri The HUD
Institute dan tokoh pemerintahan yang
pernah mengurusi bidang perumahan dan
perkotaan.
“The HUD Institute akan terus memberikan
masukan kepada pemerintah mengenai isu-
isu perumahan dan perkotaan. Kami juga siap
bekerjasama untuk saling berbagi pandangan
perspektif, karena urusan perumahan dan
perkotaan ini sangat kompeleks,” tegas Ketua
Majelis Tinggi The HUD Institute, Adrinof
Chaniago yang juga Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pe-
riode 2014-2015. FOTO-FOTO: ISTIMEWA
35
RealEstat Indonesia | Edisi 194, Februari 2023 | 35
|
|
Indonesia
ebruari 2023
Edisi 194,
F
Estat
Real
