Page 12 - Majalah REI Edisi November 2023
P. 12

TOPIK UTAMA





































                                  BACKLOG TINGGI,



                  INSENTIF BANTU DAYA BELI






           KEBIJAKAN PRESIDEN JOKO WIDODO YANG KEMBALI MEMBERIKAN INSENTIF UNTUK KONSUMEN BERUPA PPNDTP MENJADI SALAH
           SATU UPAYA UNTUK MEMBANTU DAYA JANGKAU MASYARAKAT MEMBELI RUMAH.

                 etua Umum DPP Realestat Indonesia (REI), Joko Suranto me-  dangkan Rp3 miliar sisanya tetap dikenakan PPN 11%.
                 nyebutkan angka backlog perumahan di Indonesia akan terus   Selain itu, untuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah
                 bertambah. Hal itu terjadi karena terakumulasi dari tingginya   (MBR) diberikan bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta per
          K angka kelahiran, besarnya demografi penduduk Indonesia,   unit, serta pembebasan PPN untuk rumah MBR sampai dengan har-
           dan probabilitas penduduk yang tinggal di perkotaan yang akan   ga Rp350 juta per unit.
           mencapai 66,6 persen di tahun 2035. Oleh karena itu, tegasnya,   Joko Suranto menambahkan, untuk dapat menuntaskan
           pengentasan backlog akan sulit diselesaikan jika masih ditanggani   backlog perumahan yang angkanya telah mencapai 12,7 juta unit
           secara biasa-biasa saja.                             memang dibutuhkan ruang-ruang kemudahan baik untuk masya-
              “Perlu banyak terobosan dari pemerintah terutama untuk men-  rakat maupun pengembang yang selama ini setia mengawal penye-
           dorong keterjangkauan daya beli masyarakat melalui bantuan   diaan rumah semisal kemudahan perizinan  Kebutuhan lahan untuk
           pembiayaan maupun insentif. Kemudahan dan keterjangkauan   pembangunan perumahan (hunian) di perkotaan juga sangat mem-
           masyarakat untuk membeli rumah harus menjadi prioritas,” kata   butuhkan penataan ruang yang konsisten, sehingga tidak terjadi lagi
           CEO Buana Kassiti Group itu saat menjadi narasumber pada diskusi   tumpang tindih aturan.
           yang diselenggarakan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI di   Menurutnya, terus membengkaknya angka backlog perumahan
           Jakarta, baru-baru ini.                              menunjukkan pembangunan perumahan selama ini masih meng-
              Seperti diketahui, pemerintah telah mengumumkan pemberian   hadapi banyak kendala. Lihat saja data backlog yang tidak banyak
           Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPNDTP) untuk   berubah dalam satu dekade terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS)
           pembelian rumah baru dengan harga di bawah Rp2 miliar. Semen-  mencatat pada 2010 angka backlog perumahan sebesar 13,5 juta
           tara untuk rumah dengan harga sampai dengan Rp5 miliar, pajak   unit, tetapi pada 2020 angkanya masih 12,7 juta. Artinya, backlog tu-
           yang ditanggung pemerintah hanya sampai dengan Rp2 miliar, se-  run relatif kecil sekali.

           12   |  Edisi 203, November 2023  |  RealEstat Indonesia
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17